Contoh Peraturan Desa

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG

KECAMATAN DENTE TELADAS

KEPALA KAMPUNG WAY DENTE

 

PERATURAN KAMPUNG WAY DENTE

NOMOR  …..  TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK KAMPUNG WAY DENTE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KAMPUNG WAY DENTE,

Menimbang    :   a.   bahwa untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat kampung yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi kampung diperlukan suatu wadah guna mengelola perekonomian kampung tersebut ;

                          b.   bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan kampung, Pemerintah Kampung dapat mendirikan BUMKampung sesuai kebutuhan dan potensi kampung ;

                          c.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kampung tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Kampung Way Dente Mandiri;

Mengingat     :    1.   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);

2 . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3.   Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

4.   Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5.   Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

6.   Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587) ;

7.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316) ;

8.   Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Kampung ;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG WAY DENTE

dan

KEPALA KAMPUNG WAY DENTE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan   :    PERATURAN KAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK KAMPUNG WAY DENTE

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal  1

Dalam Peraturan Kampung ini yang dimaksud dengan :

1.     Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

2.     Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan  urusan pemerintahan  oleh  Pemerintah  Kampung  dan  Badan Permusyawaratan  Kampung  dalam  mengatur  dan  mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat  istiadat  setempat  yang  diakui  dan  dihormati  dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

3.     Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung  dan  Perangkat  Kampung  sebagai  unsur penyelenggara pemerintahan kampung ;

4.     Kepala Kampung adalah Kepala Kampung Way Dente;

5.     Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung ;

6.     Badan Usaha Milik Kampung yang selanjutnya disebut BUMDes adalah lembaga usaha kampung yang berbadan hukum yang didirikan, dikelola dan dimiliki oleh Pemerintah Kampung yang mengutamakan kemanfaatan umum dan kesejahteraan masyarakat serta bersifat mencari keuntungan ;

7.     Usaha Kampung adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi kampung antara lain usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian serta industri dan kerajinan rakyat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal  2

Maksud pembentukan BUMDes Way Dente Kampung Way Dente adalah untuk mewadahi potensi usaha perekonomian masyarakat yang ada di Kampung Way Dente

Pasal  3

Tujuan pembentukan BUMDes Way Dente Kampung Way Dente adalah :

a.     Meningkatkan perekonomian Kampung Way Dente;

b.     Meningkatkan pendapatan asli Kampung Way Dente;

c.     Meningkatkan pengolahan potensi kampung sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kampung Way Dente;

d.     Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Kampung Way Dente.

BAB III

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH USAHA

Pasal  4

(1)   Pembentukan BUMDes Way Dente Kampung Way Dente dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah kampung atau rembug kampung;

(2)   Dengan nama BUMDes Way Dente;

(3)   BUMDes Way Dente berkedudukan di wilayah Kampung Way Dente Kecamatan Dente Teladas;

(4)   Dalam hal perluasan usaha, wilayah usaha BUMDes Way Dente dapat berlokasi di luar Kampung Way Dente Kecamatan Dente Teladas.

BAB IV

ASAS, FUNGSI DAN JENIS USAHA

Pasal  5

BUMDes Way Dentedalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Pasal 6

Fungsi BUMDes Way Dente adalah :

a.     Meningkatkan ekonomi masyarakat dan Kampung Way Dente;

b.     Membuka kesempatan berusaha bagi masyarakat Kampung Way Dente;

c.     Menggali potensi yang ada di wilayah Kampung Way Dente.

Pasal 7

(1)   Jenis usaha BUMDes Way Dente adalah :

a.    Usaha Ekonomi Simpan Pinjam;

b.   Usaha Sentra Kuliuner;

c.    Pengelolaan Pasar Kampung; dan

d.   Pengelolaan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu;

(2)   Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada di wilayah Kampung Way Dente.

Pasal 8

BUMDes Way Dente Kampung Way Dente dilarang menjalankan usaha :

a.     Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

b.     Bertentangan dengan norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat Kampung Way Dente;

c.     Merugikan kepentingan masyarakat Kampung Way Dente.

BAB V

KEPEMILIKAN

Pasal 9

(1)   BUMDes Way Dente Kampung Way Dente adalah milik Pemerintah Kampung Way Dente

(2)   Kepemilikan Pemerintah Kampung atas BUMDes Way Dente diwakili oleh Kepala Kampung.

BAB VI

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pengelola

Pasal 10

(1)   Pengelola BUMDes Way Dente Kampung Way Dente ditetapkan dalam struktur organisasi kepengurusan yang terpisah dari struktur organisasi Pemerintah Kampung.

(2)   Pengelola BUMDes Way Dente Kampung Way Dente sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a.    Komisaris ;

b.   Badan Pengawas ; dan

c.    Pelaksana Operasional.

(3)   Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dijabat secara ex officio oleh Kepala Kampung.

(4)   Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diangkat dari tokoh masyarakat oleh Kepala Kampung atas pertimbangan BPD.

(5)   Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diangkat oleh Kepala Kampung atas persetujuan BPD.

(6)   Organisasi kepengurusan BUMDes Way Dente Kampung Way Dente ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.

Bagian Kedua

Pelaksana Operasional

Pasal 11

(1)   Pelaksana Operasional terdiri dari :

a.        Direksi ;

b.        Sekretaris ; dan

c.         Bendahara.

(2)   Dalam melaksanakan operasional BUMDes Way Dente Kampung Way Dente, pelaksana operasional dibantu oleh pegawai sesuai dengan kebutuhan BUMKampung.

Bagian Ketiga

Tugas dan Wewenang

Paragraf 1

Direksi

Pasal 12

Direksi mempunyai tugas :

a.     Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional BUMDes ;

b.     Membina pegawai pelaksana operasional ;

c.     Mengurus dan mengelola kekayaan BUMDes ;

d.     Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan BUMDes ;

e.     Menyusun Rencana Strategis Usaha 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh Kepala Kampung melalui usul Badan Pengawas ;

f.      Menyusun dan menyampaikan Rencana Usaha dan Anggaran Tahunan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Usaha kepada Kepala Kampung melalui Badan Pengawas ; dan

g.     Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan BUMDes.

Pasal 13

(1)   Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.

(2)   Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Badan Pengawas.

(3)   Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Badan Pengawas disampaikan kepada Kepala Kampung.

(4)   Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku BUMDes ditutup untuk disahkan oleh Kepala Kampung paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.

Pasal 14

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai wewenang :

a.     Mengangkat dan memberhentikan pegawai pelaksana operasional berdasarkan AD dan ART ;

b.     Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja BUMDes dengan persetujuan Badan Pengawas ;

c.     Mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan ;

d.     Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili BUMDes ;

e.     Menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan ;

f.      Menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik BUMDes berdasarkan persetujuan Kepala Kampung dan atas pertimbangan Badan Pengawas ; dan

g.     Melakukan ikatan perjanjian dan kerjasama dengan pihak lain.

Paragraf 2

Sekretaris

Pasal 15

Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut :

a.     Melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran ;

b.     Mengusahakan kelengkapan organisasi ;

c.     Memimpin dan mengarahkan tugas-tugas pegawai ;

d.     Menghimpun dan menyusun laporan kegiatan bersama bendahara; dan

e.     Menyusun rencana program kerja organisasi.

Pasal 16

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai wewenang :

a.     Menandatangani surat-surat ;

b.     Menetapkan pelaksanaan bimbingan organisasi BUMDes ; dan

c.     Penatausahaan perkantoran.

Paragraf 3

Bendahara

Pasal 17

Bendahara mempunyai tugas sebagai berikut :

a.     Melaksanakan pembukuan keuangan ;

b.     Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja BUMDes ;

c.     Menyusun laporan keuangan ;

d.     Mengendalikan anggaran.

Pasal 18

Bendahara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai wewenang :

a.     Pengelolaan dan penatausahaan keuangan ;

b.     Bersama dengan direksi menandatangani surat yang berhubungan dengan bidang keuangan dan usaha.

BAB VII

PEGAWAI

Pasal 19

(1)   Untuk dapat diangkat menjadi pegawai BUMDes Way Dente Kampung Way Dente harus memenuhi persyaratan :

a.     Warga Negara Republik Indonesia ;

b.  Penduduk Kampung Way Dente Kecamatan Dente Teladas yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk ;

c.  Sekurang-kurangnya berijazah pendidikan SLTA dan diutamakan kejuruan atau Diploma III ;

d.     Berkelakuan baik ;

e.      Mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan ;

f.       Dinyatakan sehat oleh dokter negeri ;

g.  Usia paling rendah 23 (dua puluh tiga) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun ; dan

h.     Lulus seleksi.

(2)   Batas usia pensiun pegawai BUMDes Way Dente adalah 55 (lima puluh lima) tahun.

Pasal 20

Pegawai BUMDes Way Dentewajib :

a.     Memegang teguh, mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

b.     Mendahukukan kepentingan BUMDes di atas kepentingan lainnya ;

c.     Mematuhi segala kewajiban dan larangan ; dan

d.     Memegang teguh rahasia BUMDes dan rahasia jabatan.

Pasal 21

Pegawai BUMDes Way Dente dilarang :

a.     Melakukan kegiatan yang merugikan BUMDes ;

b.     Menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan BUMDes ; dan

c.     Mencemarkan nama baik BUMDes.

Pasal 22

(1)   Pegawai BUMDes Way Dente dapat dikenakan hukuman ;

(2)   Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a.    Teguran lisan ;

b.   Teguran tertulis ;

c.    Pemberhentian sementara ;

d.   Pemberhentian dengan hormat ; dan

e.    Pemberhentian dengan tidak hormat.

(3)   Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 23

(1)   Pegawai BUMDes Way Dente diberhentikan sementara apabila telah melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan/atau tindak pidana.

(2)   Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

BAB VIII

TATA CARA PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN

Pasal 24

(1)   Pembentukan pengurus BUMDes Way Dente Kampung Way Dente dilaksanakan melalui musyawarah yang dihadiri oleh segenap unsur pemerintah kampung dan unsur dari kelembagaan kemasyarakatan di kampung;

(2)   Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Kampung untuk menyusun dan/atau memilih pengurus BUMDes secara demokratis.

(3)   Pengurus BUMDes Way Dente Kampung Way Dente sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari tokoh masyarakat yang memiliki kemampuan, kemauan dan kepedulian terhadap kemajuan pembangunan kampung.

(4)   Calon pengurus BUMDes Way Dente Kampung Way Dente harus memenuhi syarat :

a.    Warga Kampung Way Dente Kecamatan Dente Teladas yang mempunyai jiwa wirausaha ;

b.   Bertempat tinggal dan menetap di Kampung Way Dente sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;

c.    Sekurang-kurangnya telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 56 (liam puluh enam) tahun ;

d.   Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian kampung ;

e.    Pendidikan sekurang-kurangnya SLTA atau sederajat ; dan

f.     Sehat jasmani dan rohani.

Pasal 25

Masa bakti kepengurusan Way Dente Kampung Way Dente adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.

Pasal 26

Pengurus BUMDes Way Dente Kampung Way Dente berhenti atau diberhentikan apabila :

a.     Meninggal dunia ;

b.     Mengundurkan diri ;

c.     Pindah tempat tinggal di luar kampung ;

d.     Berakhir masa baktinya ;

e.     Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik ;

f.      Tersangkut tindak pidana.

Pasal 27

(1)   Pengurus BUMDes Way Dente Kampung Way Dente berhak mendapat penghasilan yang sah sebagai penghargaan dari pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUMDes.

(2)   Pengurus BUMDes Way Dente Kampung Way Dente dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMDes selain penghasilan yang sah.

BAB IX

PERMODALAN

Pasal 28

Modal BUMDes Way Dente Kampung Way Dente berasal dari :

a.     Pemerintah Kampung Way Dente ;

b.     Tabungan masyarakat ;

c.     Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten ; atau

d.     Pinjaman kampung dan/atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil.

Pasal 29

(1)   Modal BUMDes Way Dente Kampung Way Dente yang berasal dari Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, merupakan kekayaan kampung yang dipisahkan ;

(2)   Modal BUMDes Way Dente Kampung Way Dente yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, merupakan simpanan masyarakat ;

(3)   Modal BUMDes Way Dente Kampung Way Dente yang berasal dari bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, dapat berupa hibah atau bantuan sosial ;

(4)   Modal BUMDes Way Dente Kampung Way Dente yang berasal dari pinjaman kampung dan/atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, dapat diperoleh dari lembaga keuangan, pemerintah daerah, pihak swasta dan/atau masyarakat.

Pasal 30

(1)   Modal BUMDes Way Dente Kampung Way Dente yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), dilakukan setelah mendapat persetujuan dari BPD.

(2)   Persetujuan dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persetujuan tertulis dari BPD setelah diadakan rapat khusus untuk itu.

Pasal 31

Modal BUMDes Way Dente Kampung Way Dente selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten yang diserahkan kepada kampung dan/atau masyarakat melalui pemerintah kampung.

BAB X

BAGI HASIL USAHA

Pasal 32

(1)   Dalam waktu 1 (satu) tahun buku operasional BUMDes Way Dente Kampung Way Dente dapat dibagi hasil usaha BUMDes.

(2)   Pembagian hasil usaha BUMDes Way Dente Kampung Way Dente sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keuntungan bersih usaha.

(3)   Penggunaan bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penambahan modal usaha, pendapatan asli kampung, komisaris, badan pengawas, pelaksana operasional, pendidikan dan sosial, serta cadangan dan kegiatan lainnya.

(4)   Penggunaan bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan dengan Peraturan Kepala Kampung.

BAB XI

KERJASAMA

Pasal 33

(1)   BUMDes Way Dente Kampung Way Dente dapat melakukan kerjasama usaha dengan 1 (satu) atau lebih BUMDes lain atau dengan pihak ketiga.

(2)   Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

a.    Kerjasama tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

b.   Kerjasama yang memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes Way Dente Kampung Way Dente yang mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerjasama tersebut harus mendapat persetujuan Kepala Kampung dan BPD.

c.    Kerjasama yang tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes Way Dente Kampung Way Dente dan tidak mengakibatkan beban hutang maka rencana kerjasama tersebut dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Kampung dan BPD.

d.   Kerjasama tersebut menganut prinsip kemitraan yang mengutamakan kepentingan masyarakat kampung dan saling menguntungkan.

Pasal 34

Kerjasama usaha BUMDes Way Dente Kampung Way Dente sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.

BAB XII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 35

(1)   Pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes Way Dente Kampung Way Dente kepada Kepala Kampung.

(2)   Kepala Kampung melaporkan pertanggungjawaban BUMDes Way Dente Kampung Way Dente kepada BPD dalam forum musyawarah.

(3)   Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat :

a.    Laporan kinerja pelaksana operasional selama 1 (satu) tahun.

b.   Kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan dan indikator keberhasilan.

c.    Laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha.

(4)   Mekanisme dan tata tertib pertanggungjawaban disesuaikan dengan AD dan ART.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 36

Pemerintah Kampung Way Dente wajib membina terhadap perkembangan usaha BUMDes Way Dente Kampung Way Dente agar tumbuh dan berkembang menjadi Badan Usaha yang bermanfaat dalam mengangkat perekonomian masyarakat kampung.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 37

BPD dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah kampung melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes Way Dente.

BAB XIV

PEMBUBARAN

Pasal 38

(1)   BUMDes Way Dente Kampung Way Dente dapat dibubarkan karena :

a.     Tidak menguntungkan ;

b.     Ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)   Pembubaran BUMDes Way Dente Kampung Way Dente sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kampung.

(3)   Semua kekayaan BUMDes Way Dente Kampung Way Dente yang dibubarkan dibagi menurut nilai penyertaan modal dan disetor langsung ke kas kampung.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kampung ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Kampung.

Pasal 40

Pada saat Peraturan Kampung ini mulai berlaku, maka segala hal yang terkait dengan seluruh aspek pelaksanaan dan optimalisasi Badan Usaha Milik Kampung di wilayah Kampung Way Dente diatur melalui Peraturan Kampung ini.

Pasal 41

Peraturan Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kampung ini dengan penempatannya dalam Berita Kampung Way Dente Kecamatan Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di         : Way Dente

pada tanggal          : ……………..  2015     

KEPALA KAMPUNG WAY DENTE,

SIREP SURIPTO

Diundangkan di Way Dente

pada tanggal ………………………..

SEKRETARIS KAMPUNG WAY DENTE,

              SUHAIRIYANTO